Demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan di India terus berlangsung dan berujung bentrokan berdarah. 20 orang dilaporkan meninggal pada kericuhan itu.
Ribuan penduduk India turun ke jalan tolak UU Kewarganegaraan Jumat (20/12). UU itu dinilai pembeda umat muslim di India juga dianggap dalam bagian agenda nasionalis Hindu melalui Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Aksi masa serentak pada beberapa negara belahan, salah satunya di Uttar Pradesh. Jumlah umat Islam di negara belahan ini besaran antara 20 persen dari 200 juta penduduk di India.
Kepolisian India menyebut, demonstrasi di Pradesh ini tewaskan berjumlah 11 orang. Salah satu korban merupakan seorang anak-anak. Anak-anak berusia 8 tahun itu meninggal ketika sedang bermain di jalanan bersama sahabatnya. Ia terinjak gerombolan 2.500 demonstran yang sedang dikejar polisi di Kota Suci Varanasi. Tatkala 10 korban lain meninggal dikarenakan terkena peluru.
“10 orang meninggal hari Jumat saat berada di Uttar Pradesh. 1 balita terinjak, polisi berusaha menghentikan aksi protes, orang – orang berlarian dan berlindung juga terjadi keadaan berupa berdesakan, dan menewaskan anak ini,” ucap Juru Bicara kepolisian Uttar Pradesh, Shirish Chandra seperti dilansir AFP, kemarin.
Lalu 2 orang meninggal di Distrik Kanpur, 2 di Meerut, juga 2 di Muzaffarnagar. Tatkala 2 korban meninggal sisanya belum dibuka pihak kepolisian. Tatkala 1 korban meninggal ditemukan di Distrik Bignor. “Semua meninggal diakibatkan peluru,” imbuhnya.
UU Kewarganegaraan atau Citizenship Amandement Act (CAA) memperoleh penolakan keras untuk warga India. Melalui UU tersebut, India menawarkan kewarganegaraan untuk imigran dan berasal dari Pakistan, Banglades, juga Afghanistan. Namun, penawaran hanya berlaku untuk imigran non-muslim saja.
Unjuk rasa menolak UU Kewarganegaraan telah memasuki pekan kedua. Aksi masa dapat berlanjut walau larangan berkumpul dijalankan dengan darurat daulat India. Pemerintah India telah melakukan berbagai cara meredam aksi masa. Dari awal memberlakukan UU darurat, memblokir akses internet, sampai menutup toko juga restoran pada lokasi rawan di negara itu.
UU itu tidak hanya menimbulkan kecemasan di kalangan umat muslim, tapi juga untuk masyarakat setempat yang mencemaskan serangan imigran Hindu dari Bangladesh dan selama ini disangka penyusup asing.
Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi membantah, amandemen UU Kewarganegaraan bertujuan membentuk kembali India sebagai negara Hindu. Sebab, meskipun mayoritas masyarakat menganut Hindu, India telah menjadi rumah untuk 200 juta warga muslim.